oleh : Indra Jaya Piliang
http://www.indrapiliang.com/2012/02/09/pers-modern-dalam-topan-demokrasi-/

Hari ini diperingati sebagai Hari Pers Nasional yang ke-66. Tanggal ini ditandai, seiring dengan kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta. Dalam usianya yang ke-66, pers nasional mengalami pasang-surut. Tidak saja berkaitan dengan masalah yang datang dari eksternal (seperti penyensoran), melainkan juga dari internal (seperti standar gaji dan kode etik jurnalistik). Terlepas dari itu, pers nasional menunjukkan diri sebagai salah satu eksponen perjuangan (kebebasan) politik dan demokrasi.

Sejarah kelahiran PWI juga ditandai dengan belum terpisahnya wartawan dari kehidupan politik. Era revolusi fisik yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan besar sebelum kemerdekaan, mendapat pengaruh dari kehadiran wartawan yang sekaligus pejuang dan politisi. Para negarawan tak henti berpolemik di media massa, menggunakan nama-nama terang maupun samaran (pen name). Tidak jarang hukuman atas sebuah tulisan adalah penjara atau bahkan dibuang ke daerah penuh malaria seperti Papua atau bahkan ke negeri Belanda.

Dalam usianya yang panjang itu, pers nasional sampai ke era kebebasan seperti sekarang. Kebebasan begitu dirayakan. Kebebasan melindungi maksimal profesi jurnalistik, sekalipun dalam sejumlah kasus, wartawan justru menjadi sasaran. Wartawan Indonesia di era modern tidak berhadapan langsung dengan penjara, melainkan peluru ataupun intimidasi lainnya. Hal ini sebenarnya merupakan kemunduran dibanding sanksi penjara dan pembuangan yang terjadi di zaman Belanda. Kebebasan dan informasi yang diberikan kepada kaum jurnalis ternyata beralaskan nyawa sejumlah wartawan.

Pers sebetulnya ujung dan pangkal dunia politik. Tidak ada satu pun partai politik yang tak ingin masuk ke dunia pers, dalam arti mendapat porsi pemberitaan. Setiap kegiatan kepartaian selalu mengundang pers. Sebaliknya, informasi yang dihidangkan pers akan menjadi bahan bagi partai politik untuk mengevaluasi dan menanggapi. Hanya, di Indonesia, sedikit sekali jumlah politisi yang suka “memamerkan” pemikiran di dunia pers karena khawatir akan memicu persoalan dengan partainya sendiri, pihak lain ataupun kelompok yang terkait pernyataannya. Akibatnya, pers hanya dilihat sebagai medium untuk pencitraan: menutupi yang buruk, menampakkan yang baik.

***

Sekarang adalah era angin topan demokrasi. Demokrasi tidak hanya bertiup dan berhembus, tetapi bergerak bagai angin topan yang membongkar apa pun. Tokoh baru muncul di media dan dielu-elukan, tetapi dalam saat yang singkat bisa dijatuhkan karena skandal politik, terutama korupsi. Setiap orang bisa berbicara apa saja dan menghubungi siapa pun, terutama dengan media baru yang bernama sosial media seperti Twitter dan Facebook. Partai politik jatuh dan bangun. Setiap hari, media memungut banyak sekali isu di masyarakat.

Demokrasi juga yang dituju pers, ketika muncul dalam keterbatasan era kolonial. Selain demokrasi, kemerdekaan adalah syarat yang paling penting. Masalahnya, di era modern seperti sekarang, perjuangan ke arah demokrasi sudah semakin lekat dengan individu, bukan lagi kelompok-kelompok sosial dan politik di masyarakat. Kelas-kelas sosial kian abstrak, ketika satu individu bisa mengagendakan banyak hal, tanpa perlu menanyakan kepada kelompok sosial dan politiknya. Individu yang sama bisa berubah-ubah identitas, tidak lagi dibedakan sebagai inlander atau Eropa, kulit putih atau kulit berwarna.

Ketika individu menjadi inti dari demokrasi, justru semangat koletivitas menjadi semakin sulit didapat. Dalam hal ini, pers bisa memainkan peran itu, yakni membentuk ikatan-ikatan sosial di antara individu. Ikatan itu bisa saja berbentuk kesatuan pemahaman atas isu-isu khusus ataupun kepedulian atas masalah-masalah umum (publik). Pers menjalankan peran pemersatu, ketika hampir seluruh gerak di masyarakat mengarah kepada perpecahan dalam artian apa pun. Dengan posisi seperti ini, liberalisasi politik bisa sedikit direm dan diberi bobot, ketimbang topan terus melaju dan menghancurkan apa pun yang masih tersisa.

Sebetulnya, pers tidak perlu terlalu khawatir memiliki preferensi atas isu-isu politik tertentu. Bukankah dunia pers Indonesia dilahirkan para jurnalis yang juga politisi? Dengan preferensi yang jelas, kalangan jurnalis menjahit perbedaan-perbedaan pendapat dan paham ke dalam perspektif yang lebih kolektif. Tentu dengan tetap mengandalkan profesionalisme wartawan berdasarkan standar baku dunia jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Preferensi politik hanya untuk memberi perspektif, tentunya dikaitkan dengan pegangan umum berupa tujuan-tujuan bernegara yang kian kabur di mata masyarakat.

Jangan-jangan, kalangan pers menganggap bahwa dunia jurnalistik harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Saya kurang setuju dengan pendapat itu. Ketika lebih dari satu orang berkomunikasi, sebetulnya proses politik sudah terjadi. Apalagi pers, komunikasi dilangsungkan lebih dari satu orang. Lagipula, semakin banyak pemilik media yang kini langsung terjun ke ranah politik praktis. Justru dengan melakukan preferensi politik, kepentingan pemilik media bisa dirasionalisasi dengan adanya dialektika secara terbuka.

***

Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Itu dengan pengecualian China, sesuai dengan indeks yang disusun Freedom House. Padahal, apa pun bentuk demokrasi yang diterapkan, China juga sudah masuk dalam kategori negara demokrasi dengan indeks kebebasan yang minim. China memiliki sembilan partai politik dan bekerja di negara dengan jumlah penduduk 1,4 miliar. Karena itu, mengabaikan sama sekali perjalanan negara China dalam menata demokrasinya, apakah disebut sebagai negara dengan standar demokrasi yang tertutup atau cenderung otoriter atau tidak, tetap saja China menjadi negara penting dewasa ini.

Insan pers Indonesia tentu perlu mempertimbangkan dengan sangat matang, apakah model demokrasi yang sekarang di Indonesia memberi ruang bagi kualitas hidup atau tidak? Kualitas hidup yang seperti apa? Bagaimana peran negara? Sudahkah hukum ditegakkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia? Apakah capaian kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sudah sampai ke kalangan rakyat jelata? Seberapa besar penghasilan para buruh dibanding pejabat yang dibiayai negara?

Patokan-patokan dasar pemikiran pers itulah yang nanti akan memandu perjalanan dunia politik praktis. Ibaratnya, sekalipun angin topan datang, saluran-saluran perjalanannya sudah disiapkan dengan baik. Angin topan tak boleh sampai merontokkan kepercayaan rakyat kecil akan harapan hidup yang lebih baik. Angin topan jangan sampai merontokkan sendi-sendi dasar demokrasi, yakni rakyat itu sendiri, terutama yang selama ini masuk kategori paling buntung dan paling tidak beruntung.

Tentu kita patut bersyukur atas daya tahan masyarakat yang begitu sabar, ketika para politikus datang dan pergi menjajakan janji-janji kampanye. Kesabaran itu layak diingat politisi mana pun, sehingga tidak tergoda untuk terus-menerus mencoba menyakiti rakyat dengan cara mengambil yang bukan haknya dan mengurangi hak orang lain. Korupsi dalam jumlah jutaan rupiah saja sudah merupakan benalu bagi sistem demokrasi, apalagi yang sampai miliaran rupiah demi kedudukan yang hanya sementara sifatnya.

Digahayu pers nasional. Dirgahayu pers perjuangan. Engkau adalah paku dan tiang, ketika harapan publik sedang tumbang di mana-mana, ketika angin topan demokrasi sedang melanda.

Penulis adalah Penasihat The Indonesian Institute, twitter: @IndraJPiliang